Tugas 3 : Analisis Jurnal Tentang " Kecurangan (Fraud) "

TUGAS 3: Analisis Jurnal “ Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko Tekanan Dan Peluang “

Ringkasan Jurnal :

Judul               : Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko Tekanan Dan Peluang .

Penulis             : Martantya, Daljono

Universitas      : Universitas Diponegoro

No. Jurnal        : Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1-12

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the effectiveness of the fraud triangle is pressure, opportunity, and rationalization in detecting financial statements fraud. Based on the theory of fraud triangle Cressey adopted in SAS 99, the researchers developed a variable that can be used to proxy the size of the components of the pressure and opportunity. The variables of the fraud triangle used is pressure consisting of financial stability are proxied by asset growth (AGROW), external pressure are proxied by leverage (LEV), managerial ownership are proxied by the presence or absence of share ownership by insiders (OSHIP), and financial targets are proxied by the return on assets (ROA), and opportunity consisting of effective monitoring proxied by theproportion of independent commissioners (IND). Data on indications of financial statements fraud in this study obtained from the annual report and press releases Bapepam during 2002 - 2006 as the dependent variable. Total sample was 62 companies, consisting of 31 companies who violated Bapepam contain elements of fraud as well as sanctions, and 31 companies that are not financial statements fraud (based on the type of industry and the total assets of the same). Testing the hypothesis used the logistic regression method. The results of this study indicated that financial stability are proxied by asset growth and financial targets proxied by ROA significantly related to the possibility of financial statements fraud. While external pressure, managerial ownership, and ineffective monitoring did not significantly influence the likelihood of financial statements fraud, and the size of the company can not be used as control variables in this study.

Keywords: financial statements fraud, fraud triangle, pressure, opportunity

Latar Belakang
Laporan keuangan memberikan segala informasi keuangan mengenai bagaimana posisi keuangan perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan selama ini, serta bagaimana arus kas entitas perusahaan yang berguna bagi para pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan tidak hanya sekadar kumpulan angka-angka, namun menjadi alat untuk beberapa pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut FASB (Hendriksen, 2009), pengguna laporan keuangan adalah para pemegang saham, investor lain, dan kreditor.

Tujuan perusahaan menerbitkan laporan keuangan sesungguhnya ingin menampilkan keadaan perusahaan yang terbaik. Namun, motivasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Tindakan kecurangan pada laporan keuangan tersebut menyebabkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan menyebabkan salah saji material, yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Ketika perusahaan menyajikan informasi yang tidak material, maka informasi keuangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya.

Di Indonesia, Bapepam menemukan sejumlah perusahaan yang terdeteksi melakukan kecurangan (fraud). Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksaan Bapepam (Bapepam, 2002) ditemukan adanya salah saji (overstatemet) dalam laporan keuangan yaitu pada laba bersih PT Kimia Farma Tbk (KF) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001. Salah saji ini terjadi dengan cara melebihsajikan penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha, dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh direktur produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT KF per 31 Desember 2001 (Bapepam, 2002). Selain itu manajemen PT KF melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Dari kasus Kimia Farma ini dapat diketahui bahwa perusahaan menggunakan ROA sebagai “alat” untuk memanipulasi laporan keuangan.

Banyaknya kasus fraud yang ditangani Bapepam menjadi bukti bahwa terdapat kegagalan audit dalam mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan. Cressey (dikutip oleh Skousen et al., 2009) menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat umum, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang disebut sebagai fraud triangle. Menurut teori Cressey, tekanan, peluang, dan rasionalisasi selalu hadir pada situasi fraud. Konsep fraud triangle diperkenalkan dalam literatur professional pada SAS No.99, Consideration of Fraud in a Financial Statement audit (Skousen et al., 2009).

Penggunaan analisis fraud triangle untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan sebelumnya pernah dilakukan antara lain oleh Cressey (1953), Turner et al. (2003), Lou dan Wang (2009), Skousen et al. (2009). Skousen et al. (2009) mengatakan bahwa Persons (1995) dan Kaminski, Wetzel, Guan (2004) mengembangkan model prediksi kecurangan menggunakan rasio keuangan, tetapi model tersebut mendapati tingkat kesalahan klasifikasi yang tinggi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Beneish (1997) bahwa sales growth, leverage, dan total accruals dibagi dengan total assets berguna dalam mengidentifikasi pelanggar GAAP dan perusahaan yang secara agresif menggunakan dasar akrual untuk memanipulasi pendapatan (Skousen et al., 2009).

Atas dasar uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada atau tidaknya kecurangan pada laporan keuangan dengan menggunakan faktor risiko tekanan dan peluang. Tidak digunakannya faktor rasionalisasi dikarenakan kasus-kasus yang terdapat pada annual report dan press release Bapepam tidak ada yang mencerminkan suatu keadaan di mana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya.

Variabel Penelitian :

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kecurangan Laporan Keuangan (Y), Stabilitas Keuangan (X₁), Tekanan Eksternal (X₂), Kepemilikan Manajerial (X₃), Target Keuangan (X₄), Efektivitas Pengawasan (X₅).

Metode Penelitian :

Variabel kecurangan laporan keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy yang dikategorikan menjadi dua, yaitu kode 1 (satu) untuk perusahaan-perusahaan yang terbukti telah melakukan kecurangan (fraud) karena melakukan sejumlah pelanggaran terhadap peraturan Bapepam yang mengandung unsur fraud serta terkena sanksi dan kode 0 (nol) untuk perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kecurangan (nonfraud).

Stabilitas keuangan merupakan suatu kondisi keuangan perusahaan dari kondisi stabil. Variabel stabilitas keuangan (X₁) diproksi dengan menggunakan tingkat pertumbuhan aset (AGROW), yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AGROW =  Total aset t – total aset t-1     x 100%

                                                                        Total aset t

Tekanan eksternal merupakan tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Variabel tekanan eksternal (X₂), diproksi dengan rasio leverage (LEV). Rasio leverage ini didapat dari total hutang dibagi dengan total aset.

Kepemilikan manajerial (X₃), diukur dengan dummy, kode 1 (satu) untuk perusahaan yang terdapat kepemilikan saham oleh orang dalam, kode 0 (nol) untuk sebaliknya.

Target keuangan (X₄), diproksi dengan ROA, yang diukur dengan membagi laba setelah pajak tahun sebelumnya (t-1) dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan tahun sebelumnya (t-1).

Efektivitas pengawasan (X₅), diproksi dengan proporsi komisaris independen (IND) yang diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris di perusahaan tersebut.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan menggunakan regresi

logistik (logistic regression) sebagai berikut:

FRAUD = α + β1 . AGROW + β2 . LEV + β3 . OSHIP + β4 . ROA + β5 . IND + β6 . SIZE + €

Keterangan :

FRAUD          : variabel dummy, kode 1 (satu) untuk perusahaan yang melakukan    kecurangan laporan keuangan, kode 0 (nol) untuk yang tidak

α                      : konstanta

β                      : koefisien variabel

AGROW         : tingkat pertumbuhan aset

LEV                : rasio leverage

OSHIP            : variabel dummy, kode 1 (satu) untuk perusahaan yang terdapat kepemilikan

saham oleh orang dalam, kode 0 (nol) untuk yang tidak terdapat

ROA               : return on asset (ROA)

IND                 : proporsi dewan komisaris independen

SIZE               : transformasi logaritma natural (Ln) dari total aset perusahaan i pada waktu t

€                      : error

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil pengujian goodness of fit, besaran nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit sebesar 11,904 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,156 yang nilainya jauh di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan model dapat diterima atau model layak dalam menjelaskan variabel penelitian. Berdasarkan hasil pengujian kelayakan keseluruhan model perbandingan antara nilai -2Log Likelihood awal yang hanya memasukkan konstanta saja sebesar 85,950 dan nilai -2Log Likelihood akhir yang mengalami penurunan menjadi 67,090 dan berarti dalam model tanpa variabel angka -2Log Likelihood lebih besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penambahan variabel-variabel ke dalam model mampu memperbaiki model tersebut. Untuk koefisien determinasi menunjukkan nilai Nagelkerke’s R Square sebesar 0,350, yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 35% dan sisanya sebesar 65% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Prediksi ketepatan model juga dapat menggunakan tabel klasifikasi 2 x 2 menunjukkan bahwa tingkat prediksi model adalah sebesar 83,9%, di mana 87,1% fraud dan 80,6% nonfraud telah mampu diprediksi oleh model. Menurut prediksi, perusahaan yang tidak melakukan tindak kecurangan (0) adalah 31 perusahaan, sedangkan hasil observasi hanya 25 perusahaan, sehingga ketepatan klasifikasi adalah 80,6%. Sedangkan dalam memprediksi perusahaan yang melakukan tindak kecurangan (1) adalah 31 perusahaan, hasil observasi hanya 27 sehingga ketepatan klasifikasi adalah 87,1%. Untuk hasil pengujian multikolinearitas memperlihatkan bahwa tidak ada nilai koefesien antar variabel independen yang nilainya lebih besar dari 0,90, yang berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas antarvariabel dalam model regresi.

Analisis Jurnal :

Hasil penelitian terhadap variabel stabilitas keuangan yang diproksikan dengan tingkat pertumbuhan aset (AGROW) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh faktor risiko stabilitas keuangan terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian terhadap variabel tekanan eksternal yang diproksikan dengan leverage (LEV) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh faktor risiko tekanan eksternal terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian terhadap variabel kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan ada tidaknya kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh faktor kepemilikan manajerial terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian terhadap variabel target keuangan yang diproksikan dengan return on asset (ROA) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh faktor risiko target terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian terhadap variabel target keuangan yang diproksikan dengan return on asset (ROA) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh faktor risiko target terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian terhadap variabel efektivitas pengawasan yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen (IND) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh faktor risiko efektivitas pengawasan terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Sumber :

            Daljono, Martantya. 2013. Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko Tekanan Dan Peluang. Journal, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

TUGAS 1 : ETIKA DAN PROFESI

PENGERTIAN ETIKA DAN PROFESI

Pengertian Etika

Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku moral yang dirancang untuk tujuan praktisi maupun untuk tujuan idealistis. Etika yang dimiliki seseorang berbeda-beda hal ini terkait lingkungan baik lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pergaulan dimana etika tersebut terbentuk.

Kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan kebudayaan ), mempunyai arti :

1.      Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

2.      Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak.

3.      Nilai mengenai bener dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut :

1.      Etika deskriptif

Etika deskriptif merupakan lukisan tingkah laku moral dalam arti luas, yaitu mempelajari tentang moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu. Contoh etika deskriptif yaitu adat, kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperboleh atau tidak diperbolehkan.

2.      Etika normatif

Etika normatif adalah etika yang lebih menjelaskan dan memastikan prinsip-prinsip moral dengan berbagai cara. Penilaian etika dibuat berdasarkan norma-norma yang ada, alasan-alasan mengapa suatu tingkah laku harus disebut baik atau buruk dan mengapa suatu anggapan moral dapat dianggap benar atau salah.

3.      Meta etika

“meta” berasal dari bahasa Yunani yaitu “melampaui” dan etika pun dari bahasa Yunani “Ethos” yang memiliki arti kebiasaan, adat, akhlak. Bahwa nilai moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita dibidang moralitas, meliputi penjelasan dan penilaian asumsi kita akan moralitas dan kebenaran dari argumentasi moral.

Pengertian Profesi

Profesi adalah kata serapan dari sebuat kata dalam bahasa Inggris “Profess” yang bermakna: “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen” .

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, dan tenaga pendidik.

Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir.

Pengertian Etika Profesi

Etika profesi menurut keiser dalam (Suhrawardi Lubis, 1994), sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Penerapan Etika Profesi

Pengertian etika profesi diatas dapat disimpulkan mengenai peranan etika dalam profesi sebagai berikut :

1.      Disetiap nilai-nilai etika yang ada tidak hanya berlaku pada golongan tertentu namun berlaku pada masyarakat luas. Dengan adanya nilai etika tersebut masyarakat diharapkan dapat mengatur jalan kehidupan bersama.

2.      Pada suatu golongan masyarakat mempunyai nilai yang menjadi pedoman pergaulan secara umum atau sesama anggotanya, karena tata nilai tersebut tertuang secara tertulis (kode etik) untuk menjadi pedoman stika oleh para anggotanya.

3.   Menjadi sorotan masyarakat ketika ada perilaku para anggota profesi yang bertindak tidak berdasarkan nilai pergaulan yang disepakati bersama, sehingga akan terjadi ketidakadaan etika pada masyarakat profesi tersebut.

Prinsip dasar di dalam etika profesi :

1.      Prinsip Tanggung jawab, profesi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional.

a.       Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.

b.      Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

2.      Prinsip Standar Teknis, profesi dilakukan sesuai keahlian.

3.      Prinsip Integritas, menjunjung tinggi nilai tanggung jawab professional.

4.      Prinsip Kompetensi,melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan.

5.      Prinsip Prilaku Profesional, berprilaku konsisten dengan reputasi profesi

6.      Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi

7.      Prinsip Objektivitas, menjaga objektivitas dalam pemenuhan kewajiban.

Opini terhadap Etika dan Profesi adalah bahwa setiap bidang profesi yang dikerjakan memiliki sejumlah aturan dan etika yang mengatur kegiatan didalam profesi tersebut. Bukan hanya kegiatan yang menyangkut profesi tersebut namun, lebih luas pengaruhnya terhadap kehidupan sosial sehingga profesi tersebut akan berguna bagi semua.

REFERENSI :

http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ipem4430/etika21.htm

http://thesis.binus.ac.id/asli/Bab2/2010-2-00011-Ak%20bab%202.pdf

 http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi

http://cipluk2bsi.wordpress.com/etika-profesi-it/

http://blogging.co.id/pengertian-etika-profesi-dan-peranannya

TUGAS 7: PENERAPAN HUKUM DALAM EKONOMI INDONESIA

PENERAPAN HUKUM DALAM EKONOMI INDONESIA

BAB I

LATAR BELAKANG

     Secara umum, hukum merupakan himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersifat memaksa, dan seharusnya ditaati oleh suatu anggota masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran dalam memenuhi semua kebutuhan baik barang maupun jasa.

     Hukum dan ekonomi digambarkan sedemikian erat hubungannya, terutama yang menyangkut bidang ekonomi perusahaan dan ekonomi mikro yang ruang lingkupnya mencakup interaksi bisnis diantara para pelaku usaha.

     Antara ekonomi dan hukum berkaitan erat dimana yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Suatu perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Maka antara ekonomi dan hukum memiliki korelasi yang kuat.

DEFINISI HUKUM MENURUT PARA AHLI

     Hukum menurut Van Kan (dalam Elsi Kartika Sari, 2008) Definisi hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

     Hukum menurut Utrecht (dalam Elsi Kartika Sari, 2008) definisi hukuum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

     Hukum menurut Wiryono Kusumo (dalam Elsi Kartika Sari, 2008) definisi hukum ialah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarannya umumnya dikenakan sanksi.

DEFINISI EKONOMI

     Ekonomi menurut M. Manulang (dalam Elsi Kartika Sari, 2008) ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa).

BAB II

KETERKAITAN HUKUM DAN EKONOMI

     Hukum dan ekonomi adalah suatu hal yang bertolak belakang tetapi memiliki keterkaitan yang kuat di mana yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Hukum berdiri berdasarkan norma-norma yang berlaku dan harus ditaati dalam segala aspek. Sedangkan Ekonomi merupakan prilaku individu untuk menentukan pilihan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, maka dengan pilihan yang dipakai untuk meningkatkan taraf hidup diperlukan hukum untuk mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi.

     Dari sudut teoretis, “ekonomi adalah cara manusia memenuhi kebutuhannya”.

Contohnya bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap-tiap kelompok manusia dan tiap bangsa mempunyai cara masing-masing. Bagi kalangan tertentu mereka menggunakan cara apa saja, asal yang penting kebutuhan yang diinginkannya tercapai. Tidak peduli apakah cara tersebut merugikan sebagian besar masyarakat lainnya.

(Ismail Saleh, 1990)

     Contoh lain seperti, dapat disebutkan bahwa krisis ekonomi yang begitu parah yang melanda indonesia pada tahun 1998, yang bermula dari kerisis moneter di kawasan asia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari kondisi hukum di indonesia yang belum siap untuk menopang dinamika pembangunan ekonomi yang begitu pesat pada waktu itu.

Aturan hukum yang tidak memadai pada waktu yang lalu telah mengakibatkan keguncangan pasar, dan dari hal itu dapat mengambil pelajaran bahwa liberalisasi pasar keuangan tanpa disertai aturan hukum memadai akan mengakibatkan instabilitas ekonomi dan dapat memicu suku bunga tinggi, yang pada gilirannya akan menyulitkan semua lapisan masyarakat. (Joker Sihombing, 2010)

BAB III

PERISTIWA HUKUM DAN EKONOMI DI INDONESIA

Hukum Dalam Perusahaan

     Hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk perusahaan ialah Hukum Perusahaan.

Sesuai dengan objek pengaturan, maka Hukum Perusahaan bersumber pada :

a.    KUHS

b.    KUHD

c.    Peraturan Perundangan lainnya.

     Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari Hukum Perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila Hukum Dagang (KUHD) merupakan hukum khusus terhadap Hukum Sipil (KUHS) lex generalis, demikian pada Hukum Perusahaan merupakan hukum khusus terhadap Hukum Dagang. (C.S.T. Kansil, 1995)

Hukum Dalam Negara Indonesia

Unsur-unsur negara hukum dalam negara Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

a.    Adanya sistem demokrasi dalam pemerintahan dan adanya supremasi hukum.

b.    Adanya kedaulatan rakyat dan adanya sistem perwakilan dalam pemerintahan.

c.    Adanya pemerintahan yang diawasi oleh suatu badan negara.

d.    Adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

     Kenaikan harga BBM(Bahan Bakar Minyak) merupakan komoditi publik yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat, menaiknya harga BBM juga sangat mempengaruhi kebutuhan ekonomi msayarakat, dengan harga komoditi lain ikut naik, biaya hidup masyarakat makin besar.Sebab patokan harga minyak Indonesia terlalu tinggi. Namun konsumsi BBM tidak menurun secara drastis, sebab BBM merupakan kebutuhan Primer.

Hukum di Negara Lain

     Pemerintah Negara Singapura melarang kepada para penduduk lokal maupun turis asing yang singgah/berkunjung di negara tersebut untuk membuang sampah sembarangan, memberi makan burung di taman kota, bejualan di akses-akses jalan tanpa izin. Namun di persimpangan jalan Orchard City masih ada beberapa pedagang yang berjualan berbagai macam makanan dan minuman agar mendapat keuntungan lebih besar, sebab lebih banyak pengunjung yang melintas di sepanjang jalan Orchard.

BAB IV

ANALISA

     Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa karena menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, akan tetapi hukum juga untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh suatu anggota masyarakat.

Antara hukum indonesia dengan hukum di negara lain, hukum di indonesia masih belum stabil, karna masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tetapi bisa langsung di selesaikan dengan mudah dan cepat dengan menggandalkan uang yang di punya. Apalagi masyarakat tingkat atas, mereka bisa melakukan apa saja dengan menggandalkan uang yang mereka punya.

BAB V

KESIMPULAN

     Hukum dan ekonomi memiliki keterkaitan yaitu ekonomi merupakan tujuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan, sedangkan hukum adalah aturan atau tata tertib sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi dan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum dan ekonomi sangatlah erat dan bersifat timbal balik, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, C.S.T. Hukum Perusahaan Indonesia, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.1995.

Saleh, Ismail. Hukum Dan Ekonomi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.1990.

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: PT. Grasindo.2008.

Sihombing, Joker. Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Bandung: PT. Alumni.2010.